Pemerintah mencari dana untuk membiayai jalannya pemerintahan dan perjuangan.

Pembentukan panitia pencetakan uang ORI.

Kebijakan mengadakan konferensi ekonomi yang diselenggarakan bulan Februari 1946.

Pelaksanaan Program Pinjaman Nasional yang tertuang di dalam UU Nomor Tahun 1946.

Diplomasi beras dengan India sebagai strategi membuka blokade perdagangan luar negeri yang dilakukan Belanda.

Uang ORI dicetak dan digunakan resmi sebagai uang negara yang dikukuhkan didalam UU Nomor 17 Tahun 1946.

Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi).

Mempertahankan ORI sebagai uang resmi RI dan memberikan wewenang kepada daerah untuk menerbitkan mata uang atau alat pembayaran sementara menurut PP Nomor 19 Tahun 1947.

Kebijakan 'Kasimo Plan' yang ditujukan untuk memproduksi pangan untuk persediaan, khususnya di Sumatera.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan program yang fenomenal yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan 'Gunting Sjafruddin’.

Kebijakan pemutusan kerja sama Finek melalui UU pembatalan persetujuan kerja sama KMB.

Penghentian program Benteng.

Kebijakan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).

Penurunan nilai mata uang pecahan Rp10.000 dan Rp5.000 (Sanering).

Kebijakan devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Kebijakan penandatanganan uang kertas pecahan Rp1dan Rp2,5.

Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Kebijakan penurunan tingkat inflasi secara masif yang pada saat itu mencapai nilai 650%.

Devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Pembentukan PAIK, BAPEPAM, & BUPN di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kebijakan devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Kebijakan disiplin fiskal, reformasi ekonomi nasional, dan perdagangan internasional.

Kebijakan Moneter Paket Juni (Pakjun) untuk penyaluran kredit perbankan.

Devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Kebijakan Moneter Paket Oktober (Pakto 88) yang ditujukan untuk mendukung perluasan jaringan keuangan dan perbankan di seluruh Indonesia.

Kenaikan harga BBM dimana tiap jenisnya mengalami kenaikan lebih dari 20%. Kenaikan ditetapkan di dalam Keppres No.30/1991.

Kebijakan penyelesaian kredit macet perbankan, reformasi perpajakan, dan efisiensi anggaran.

Kenaikan harga BBM, harga premium dari Rp550 menjadi Rp700.

Inpres Desa Tertinggal (IDT) Nomor 5 Tahun 1993.

Peningkatan pengeluaran anggaran untuk program restrukturisasi sektor keuangan dan jaring pengaman sosial.

Tight fiscal policy dengan mengurangi ekspansi pengeluaran pemerintah untuk proyek investasi.

Tight money policy dan perubahan sistem nilai tukar mata uang menjadi floating exchange rate.

Pemulihan ektor ekonomi dan keuangan dengan menandatangani Letter of Intent antara Indonesia dan IMF.

Kebijakan merger, akuisisi, dan likuidasi perbankan yang mengalami masalah.

Kebijakan BLBI sebagai kebijakan bailout pemerintah atas perbankan. Kemudian, tugas ini dialihfungsikan kepada BPPN.

Kebijakan otonomi daerah.

Kebijakan efisiensi waktu penyelesaian revisi APBN.

Pembentukan Large Tax Office (LTO) Pertama.

Penyesuaian harga BBM.

Penetapan UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Penetapan UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Pemeriksaan Nomor 15 Tahun 2004.

Pemberian Penyertaan Modal Negara untuk PT Merpati Nusantara tahun 2005 sebesar Rp75 miliar.

Audit terhadap solar yang akan digunakan PLN sebagai dasar subsidi yang akan diberikan pemerintah.

Hari Lahir Ditjen Kekayaan Negara.

Pemberian Penyertaan Modal Negara untuk PT Merpati Nusantara tahun 2006 sebesar Rp450 miliar.

Reformasi birokrasi Kemenkeu.

Alokasi dana restrukturisasi dan revitalisasi Rp300 miliar tahun 2008 untuk PT Merpati Nusantara.

Pemberian Dana Subloan Agreement (SLA) sebesar Rp2 triliun tahun 2010 untuk PT Merpati Nusantara.

Penyiapan anggaran divestasi PT Inalum ke Indonesia sebesar Rp7 triliun.

Kebijakan bea keluar sumber daya mineral dan batubara untuk diekspor sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 (PMK Nomor 6/PMK.011/2014).

Penganggaran untuk Dana Desa. Dana Desa yang dianggarkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp20,7 triliun.

Pengurangan subsidi BBM. Dananya dialihkan untuk pembangunan insfrastruktur sebagai prioritas pembangunan.

Subsidi tetap untuk penggunaan solar. Subsidi tetap diberikan sebesar Rp1.000 per liter.

Insentif fiskal sebagai bagian dari beberapa paket kebijakan ekonomi kelima yang dikeluarkan pemerintah.

Kebijakan tax amnesty dari 1 September 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Kebijakan pengalokasian anggaran THR dan Gaji ke-13 untuk PNS.

Kebijakan efisiensi anggaran dengan dipotongnya belanja APBN 2016 sebesar Rp133.8 triliun.

Efisiensi anggaran APBN 2017 yang dipangkas senilai Rp16 triliun.

Penetapan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan regulasi untuk percepatan kemudahan berusaha (Easy of Doing Business/EoDB).

Kebijakan program Sinergi Reformasi DJP, DJBC, dan DJA untuk membangun ekosistem kepatuhan dan kemudahan berusaha

Piloting asuransi Barang Milik Negara.

Penetapan UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai upaya negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap dampak COVID-19.

Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2020.

Penetapan tiga payung hukum untuk Lembaga Pengelola Investasi.

Insentif kendaraan bermotor dan properti untuk menggairahkan konsumsi dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Kemenkeu, OJK, dan BI menyepakati kebijakan stimulus ekonomi.

APBN responsif dan fleksibel mendukung pelaksanaan PPKM darurat dengan menambahkan anggaran kesehatan dan menguatkan sektor lainnya dalam kerangka program PEN.

Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menyepakati kerja sama lebih kuat untuk menanganani pandemi secara menyeluruh.

Inisiasi program secondment dan Kemenkeu Satu Negeri yang melibatkan seluruh unit eselon I Kemenkeu, SMV, dan Bank Indonesia.

Pemerintah mengambil alih aset obligor BLBI.