Komitmen Indonesia dalam menanggapi isu perubahan iklim ini sudah ditunjukkan sejak meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016 dan penetapan penanganan perubahan iklim sebagai program prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024.
Sejak itu Indonesia mencegah perubahan iklim dengan berbagai program. Salah satunya adalah Program Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon hingga nantinya di 2060 mencapai emisi nol karbon.
Kementerian Keuangan telah merancang mekanisme
penganggaran baru untuk merespon isu perubahan iklim.
Penandaan Anggaran (Budget Tagging)
Perubahan Iklim
“Dengan terpetakannya alokasi anggaran bagi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, ini dapat memberikan gambaran tentang arah pembangunan ke depan menuju recovery yang lebih mendukung program berbasis lingkungan pasca pandemi COVID-19 “
Semula dialokasikan: Rp89,10 triliun. Namun, akibat adanya kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, anggaran perubahan iklim turun 12,7%.
Di tahun 2020,
WHO mengumumkan #Covid19 sebagai pandemi. Pemerintah menerapkan kebijakan refocussing serta realokasi anggaran K/L.
Postur APBN mengalami perubahan sesuai Peraturan Presiden No. 72 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Namun anggaran perubahan iklim
tetap dialokasikan pada APBN.
Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia mendorong pembangunan rendah karbon dan berdaya tahan iklim tetap dijaga.
