Share this on 

APBN 2018

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”.

Tiga strategi fiskal pada tahun 2018:

Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi.

Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas.

Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018

APBN tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

5,4%

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan

3,5%

Kisaran inflasi yang dapat terkendali

Rp13,400

Perkiraan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

5,2%

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan

USD48,0

Indonesia Crude Price (ICP) rata-rata mencapai (perbarel)

800rb/1200rb

Jumlah barel lifting minyak dan gas bumi tahun 2018

Asumsi Dasar
Ekonomi Makro

#APBN2018

Besaran indikator ekonomi makro tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari luar (global) maupun dalam negeri (domestik). Pengaruh faktor global diantaranya harga komoditas yang masih lemah, perdagangan dunia meningkat namun masih dibayangi isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang, serta ketegangan geo politik di Timur Tengah dan Asia.

Pengaruh dari faktor domestik, yaitu tingkat kepercayaan dan daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, peningkatan peran swasta melalui kredit investasi dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran serta penguatan cadangan devisa.

POSTUR
ANGGARAN

#APBN2018

1. Pendapatan Negara

APBN tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

PENERIMAAN
PERPAJAKAN

#APBN2018

Penerimaan Perpajakan naik Rp8,7 T dari RAPBN 2018 
(PPN Rp6,5 T & PPh Migas Rp2,2 T).

  • Perbaikan iklim investasi dunia usaha,
    termasuk pemberian insentif
  • Mengoptimalkan potensi ekonomi dan
    langkah reformasi perpajakan
Asset 5 Target 2018: 1.618,1T (Outlook 2017: 1.472,7 T) (RAPBN 2018: 1.609,4 T) • Kepabean & Cukai 194,1 T • Penerimaan Pajak 1.424,0 T • PPh Migas • Pajak non-Migas 38,1 T 1.385,9 T

Langkah Perbaikan Perpajakan

Automatic Exchange of Information (AEoI)
  • Meningkatkan basis pajak.
  • Mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting)
Insentif Perpajakan
  • Tax Holiday dan tax allowance
  • Reviu kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN
SDM dan Regulasi
  • Peningkatan pelayanan dan efektifitas organisasi
Data dan Sistem Informasi Perpajakan
  • Up to date dan terintegrasi a.l. melalui e-filling, e-form dan e-faktur
Kepatuhan Wajib Pajak
  • Membangun kesadaran pajak (sustainable compliance) a.I. melalui e-service, mobile tax unit KPP Mikro, dan outbond call

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai, antara lain melalui:

Dukungan Automatic Exchange of Information (AEoI) agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan.

Penguatan data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih up to date dan terintegrasi, melalui e-filing, e-form dan e-faktur;

Membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (sustainable compliance); Perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta penegakan pemberantasan penyelundupan.

PENERIMAAN Negara
Bukan pajak

#APBN2018

PNBP naik Rp7,6 T dari RAPBN 2018
(antar lain: SDA Migas Rp3,2 T, SDA non-Migas Rp1,2 T & PNBP lainnya Rp1,8 T).

  • Didukung langkah efisiensi dan efektifitas pengelolaan SDA
  • Mengoptimalkan potensi ekonomi dan
    langkah reformasi perpajakan
Asset 1 (Outlook 2017: 260,2 T) (RAPBN 2018: 267,9 T) 275,4 T Target 2018:

Langkah Kebijakan PNBP

Peningkatan Pengawasan Pengelolaan
  • Penyetoran sesuai penerimaannya
  • Penagihan piutang
  • Menindaklanjuti hasil audit
Optimalisasi PNBP
  • Efisiensi dan efektifitas pengelolaan SDA
  • Peningkatan kinerja BUMN
  • Efisiensi operasional PNBP
  • Revisi kontrak -> efisiensi cost recovery
  • Menggali potensi baru
Perbaikan Pelayanan Publik
  • Transparansi dan kemudahan
  • Pemanfaatan IT
  • Perbaikan pengelolaan PNBP
Penyempurnaan Peraturan
  • Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP

Sedangkan di bidang PNBP, pencapaian target didukung dengan langkah efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kinerja BUMN, perbaikan regulasi PNBP serta perbaikan pengelolaan PNBP di Kementrian / Lembaga

2. Belanja Negara

Belanja negara dalam APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.

Belanja
pemerintah pusat

#APBN2018

Belanja Pemerintah Pusat naik Rp11,2 T dari RAPBN 2018
(kenaikan belanja K/L Rp33,4 T dan penurunan belanja non-K/L Rp22,2 T)

  • Diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
  • Pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
  • Dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas.
Asset 14 (Outlook 2017: 1.343,1 T) (RAPBN 2018: 1.443,3 T) 1454,5 T Alokasi 2018: • Belanja K/L 847,4 T • Belanja non-K/L 607,1 T (RAPBN 2018: 814,1 T) (RAPBN 2018: 629,2 T)

Langkah Perbaikan Perpajakan

Belanja non-K/L
  • Bunga Utang
    • Efisiensi Biaya
      • Pengendalian beban biaya bunga
      • Memperdalam pasar SBN
      • Pengendalian tambahan utang
  • Subsidi Energi
    • Lebih tepat sasaran
      • Diarahkan untuk masyarakat miskin
      • Pengendalian inflasi
  • Subsidi non-Energi
    • Integrasi Subsidi non-Energi
      • Sinergi dengan bansos dan transfer ke daerah
      • Pengendalian kebutuhan pokok
      • Peningkatan produktifitas pangan
Belanja K/L
  • Perbaikan perencanaan dengan berbasis kinerja sejalan dengan prioritas pembangunan.
  • Efisiensi belanja operasional
  • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
  • Proses pelelangan yang lebih awal

Anggaran
infrastruktur

#APBN2018

Anggaran Infrastruktur naik Rp1,7 T dari usulan RAPBN 2018 untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas.

  • Mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur.
Asset 1 410,7 T *) Alokasi 2018: (5% dari Belanja APBN)

*) angka sementara
**) total pagu

Sasaran Target (sementara)

Pembangunan dan Preservasi Jalan
  • Pembangunan Jalan Baru 865 Km
  • Pembangunan Jalan Tol 25 Km
  • Pembangunan Jembatan 8.695 Km
Informasi dan Telekomunikasi
  • Pembangunan desa broadband terpadu 100 lokasi
  • Pembangunan BTS di daerah Blankspot , terutama daerah 3T 380 lokasi
Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  • Pembangunan rusun 13.405 unit
  • Bantuan Stimulan (Peningkatan/Pembangunan)180,0 ribu unit
Pembangunan LRT (Lanjutan)
  • 23 Km'sp
Pembangunan Bandara Udara
  • 8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)
Pembangunan Jalur KA
  • 620 Km'sp

Anggaran infrastruktur diarahkan untuk mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, baik diperkotaan dan daerah, maupun di perbatasan dan daerah terluar. Adapun sasaran pembangunan (sementara) antara lain jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m, dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit.

Anggaran
PENDIDIKAN

#APBN2018

Anggaran Pendidikan naik Rp3,2 T dari RAPBN 2018

  • Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan
Asset 1 444,1 T Alokasi 2018: (20% dari Belanja APBN)

Sasaran Target (sementara)

Program Indonesia Pintar
  •  19,7 juta jiwa
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
  • 56 juta jiwa
Beasiswa Bidik Misi
  • 405,5 ribu mahasiswa
Pembangunan / Rehab Sekolah / Ruang Kelas
  • 61,2 ribu
Tunjangan profesi guru
  • PNS 257,2 ribu guru
  • Non-PNS 435,9 ribu guru
  • PNSD 1,2 juta guru

Arah Kebijakan

  • Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan
  • Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah
  • Sinergi pemerintah pusat dengan Pemda
  • Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match)
  • Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable education
  • Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin

Pemerintah juga melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan memenuhi belanja dalam APBN 2018 (mandatory spending), seperti anggaran pendidikan dalam APBN 2018 tetap dijaga sebesar 20%. Bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, diantaranya melalui peningkatan akses program Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka sustainable education.

ANggaran
kesehatan

#APBN2018

Anggaran Kesehatan naik Rp0,8 T dari RAPBN 2018

  • Meningkatkan supply side dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga keberlanjutan JKN
Asset 6 111,0 T Alokasi 2018: (5% dari Belanja APBN)

Sasaran Target (sementara)

Program Indonesia Sehat
  •  92,4 juta orang
Kesetaraan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR
  • 1,8 juta orang
Penyedia sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas
  • 49 RS/Balkes
Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan
  • 92,5%
Sertifikasi obat dan makanan
  • 74,0 ribu

Arah Kebijakan

  • Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan
  • Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui
  • Meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan program JKN
  • Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan peningkatan mutu layanan.

Mandatory spending lainnya ialah anggaran bidang kesehatan tetap dijaga sebesar 5%. Dalam APBN 2018, anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi supply side maupun layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) bagi penerima bantuan iuran (PBI) hingga menjangkau 92,4 juta jiwa.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp766,2 triliun. Alokasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.

Transfer daerah
dan dana desa

#APBN2018

Transfer ke Daerah dan Dana Desa naik Rp5,1 T dari RAPBN 2018
(karena meningkatnya pendapatan negara yang dibagihasilkan)

  • Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah
  • Menciptakan kesempatan kerja
  • Mengurangi ketimpangan antar daerah
Asset 1 (Outlook 2017: 755,9 T) (RAPBN 2018: 761,1 T) 766,2 T Alokasi 2018:

Langkah Kebijakan Transfer ke Daerah

Dana Bagi Hasil 89,2 T

  • Memperluas penggunaan DBH Cukai hasil tembakau
  • DBH Dana Reboisasi (DR) untuk Rehabilitasi hutan dan lahan, penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan & pembenihan.
  • 25% untuk belanja infrastruktur

Dana Alokasi Khusus Fisik 62,4 T

  • Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik
  • Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi

Dana Insentif Daerah 8,5 T

  • Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan

Dana Alokasi Umum 401,5 T

  • Pagu bersifat dinamis
  • Bobot wilayah laut naik menjadi 100%
  • 25% untuk belanja infrastruktur

Dana Alokasi Khusus non-Fisik 123,5 T

  • Mengurangi bebas masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah
    • BOS untuk 47,4 juta siswa.
    • TPG 1,2 juta guru
    • BOK 9.785 Puskesmas

Dana Otsus, dan Dana Keistimewaan DIY 21,1 T

  • Percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat
  • Pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan di Aceh
  • Mendukung kewenangan kesitimewaan dan pembangunan di DIY

Langkah Kebijakan Dana Desa

  • Melakukan evaluasi pelaksanaan s.d. tahun 2017.
  • Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output.
  • Reformulasi dengan semakin fokus untuk pengentasan kemiskinan, memerhatikan pemerataan dan keadilan

Adapun kebijakan dan output yang menjadi sasaran alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebagai berikut :
(1) DAU diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah dengan sasaran membaiknya indeks pemerataan menjadi 0,5947.
(2) DAK Fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik dengan sasaran antara lain sarana dan prasarana puskesmas 15,7 Ribu unit, irigasi 51 Ribu ha, rehabilitasi jaringan irigasi 771,9 Ribu ha, stimulan pembangunan perumahan baru 225,8 Ribu rumah tangga.
(3) DAK non fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik dengan sasaran BOS 47,4 Juta siswa, tunjangan profesi guru (TPG) 1,2 Juta guru, dan bantuan operasional kesehatan (BOK) 9.785 puskesmas.
(4) Dana Desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melalui penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin dan afirmasi kepada daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dengan alokasi per desa rata rata Rp1,15 Miliar untuk 74.958 desa.  

3. Pengelolaan Pembiayaan

Berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara, maka defisit anggaran pada APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun (2,19 persen PDB). Besaran ini lebih rendah dibandingkan outlook APBN Perubahan tahun 2017 sebesar 2,67% terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp87,3 triliun dari outlook tahun 2017 sebesar negatif Rp144,3 triliun.

PEMbiayaan anggaran

#APBN2018

Pembiayaan Anggaran tetap, dengan menjaga defisit 2,19%

  • Penerbitan SBN (neto) turun dari outlook 2017
Asset 6 325,9 T Alokasi 2018: (Outlook 2017: 362,9 T) (RAPBN 2018: 325,9 T)
Pembiayaan Investasi (65,7 T)
  • BUMN  3,6 T
  • BLU  57,4 T
  • Lembaga Lainnya  2,5 T
  • Organisasi / LKI / BUI 2,1 T
Kewajiban Peminjaman (1,1 T)
  • 1,1 T
Pembiayaan Utang 399,2 T
  • SBN (Neto) (RAPBN 2018: 414.7 T) 414,5 T
  • Pinjaman (neto) 15,3 T
Pemberian Pinjaman kepada BUMN Pemda (neto)
  • 6,7 T
Pembiayaan lainnya
  • 0,2 T